Jurnalmedianusantara.com, Jakarta – Penantian panjang warga Paguyuban RW 04 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat terkait kepastian hukum tanah kavling DKI sejak tahun 1970 akhirnya menemui titik terang.
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Pusat resmi menjawab surat permohonan konfirmasi dan audiensi pers yang dilayangkan Redaksi JURNALMEDIANUSANTARA.COM dengan Nomor: 007/RED/JKT/X/2026 tertanggal 5 November 2026.
Surat tersebut sebelumnya dilayangkan berdasarkan tugas jurnalistik UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan adanya pengaduan masyarakat, serta menindaklanjuti Rekomendasi dari Ketua DPRD DKI Jakarta dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKB, H. Heri Kustanto, terkait tanah kavling DKI di RT/RW 04 Sumur Batu.
BPN Jakpus Minta Mapping dan Siap Fasilitasi Pertemuan
Dalam jawabannya, pihak BPN Jakarta Pusat menyatakan siap menindaklanjuti dan meminta dilakukan pemetaan (mapping) wilayah kavling secara partisipatif bersama warga sebagai dasar verifikasi lapangan. BPN juga berjanji akan mempertemukan Tim Redaksi dengan Paguyuban Warga RW 04 Sumur Batu untuk sinkronisasi data.
“Kami sambut baik respon cepat dari Kantah Jakpus. Ini bukti bahwa negara hadir. Selama 56 tahun warga hidup di atas tanah yang secara SK Gubernur DKI tahun 1970 sudah dialokasikan, tapi secara sertipikat belum terealisasi,” ujar Pimpinan Redaksi https://Jurnalmedianusantara.com di Jakarta, Kamis, (12/11/2026).
Tiga Poin Konfirmasi yang Dijawab
Adapun tiga poin yang menjadi fokus konfirmasi dalam surat redaksi adalah:
1. Tindak lanjut Rekomendasi Ketua DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI No. 004/0488 tanggal 13 Mei 2026 dan kepada Wakil Gubernur No. 00058, Inspektorat, serta BPN Kanwil pada 15 Mei 2026.
2. Kendala ATR/BPN & Badan Aset (BPAD) DKI sehingga 56 tahun belum terealisasi.
3. Kapan kepastian hukum berupa penerbitan sertipikat untuk warga akan diberikan.
“Jawaban BPN Jakpus ini adalah langkah awal. PR terbesar selanjutnya ada di BPAD dan Dinas Perumahan DKI sebagai pemegang HPL aset tersebut. Kami akan terus kawal sampai ada kejelasan pelepasan aset,” lanjutnya.
Peran Pengawalan DPRD DKI
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Dapil Jakarta Pusat, Heri Kustanto, yang selama ini konsisten mengawal aspirasi warga Sumur Batu, menyambut positif progres ini. Melalui arahannya, proses advokasi warga agar mendapat kepastian hukum terus didorong.
Paguyuban Warga RW 04 Sumur Batu berharap, dengan adanya mapping bersama ini, tidak ada lagi tumpang tindih data dan Pemprov DKI segera menerbitkan kepastian hukum.
Redaksi https://Jurnalmedianusantara.com menegaskan, pihaknya dalam posisi sebagai jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan sebagai pihak yang mengambil alih kewenangan pertanahan. Seluruh proses akan dikawal secara berimbang, profesional, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Tentang https://Jurnalmedianusantara.com
Media yang diterbitkan oleh PT. Jurnal Informasi Rakyat (AHU-005128.AH.01.30.Tahun 2024) dengan kantor redaksi di Jl. Rawa Selatan II No.18 Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat.
Kontak Redaksi: 081289847865
Tinggalkan Balasan