Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Pusat.
Pertemuan tersebut berlangsung di Blok A, Lantai 2, Gedung Walikota Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung oleh Walikota Jakarta Pusat, Dhany Sukma.
Hadir dalam pertemuan ini, Wakil Walikota, Sekretaris Kota, para Kepala Bagian, Kasuban, Kasudin, Camat, dan Lurah di wilayah Jakarta Pusat.
Pertemuan bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan para legislator demi mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Dhany Sukma menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pelaksanaan pertemuan ini.
Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini sempat tertunda karena padatnya agenda dan kesibukan para anggota dewan, terutama selama masa reses.
“Ketika saya berada di Komisi A, saya diingatkan oleh salah seorang anggota dewan untuk mengadakan silaturahmi bersama anggota dewan dari dapil Jakarta Pusat. Namun, karena saat itu kesibukan yang tinggi dan masa reses, pertemuan ini baru bisa terlaksana,” ujar Dhany. Selasa, (12/11/2024)
Menurut Dhany, idealnya pertemuan silaturahmi dengan anggota DPRD dilakukan segera setelah pelantikan mereka, sehingga pemerintah kota dapat mengenal lebih dekat para wakil rakyat dari dapil Jakarta Pusat.
Selain itu, Dhany juga melaporkan perkembangan dan capaian pemerintah kota selama masa kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa kondisi Jakarta Pusat selama ia bertugas tetap stabil dan tidak ada peristiwa besar yang mengganggu ketertiban umum.
“Secara umum, sejak saya bertugas di Jakarta Pusat hingga saat ini, tidak ada kejadian luar biasa yang mengganggu stabilitas wilayah ini,” tambah Dhany.
Usai sambutan Walikota, pertemuan dilanjutkan dengan sesi perkenalan satu per satu anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir, di antaranya ;
Wa Ode Herlina – Komisi B dari PDI Perjuangan.
Nuchbatillah – Komisi A dari Partai Gerindra.
Muhammad Hasan Abdillah – Komisi A dari PKS.
Riano P. Ahmad – Komisi A dari Partai NasDem.
Heri Kustanto – Komisi A dari PKB.
Alwi Moehamad Ali – Komisi D dari PAN
Dalam pertemuan ini, Wa Ode Herlina, anggota Komisi B dari PDI Perjuangan, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Walikota Jakarta Pusat dalam mempererat koordinasi dengan DPRD.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan anggota dewan dalam mendorong kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik bagi warga Jakarta Pusat.
Dijelaskan kembali, pertemuan ini menjadi ajang penting bagi pemerintah kota dan DPRD untuk meningkatkan sinergi dan memperkuat kolaborasi dalam mencapai target pembangunan di wilayah Jakarta Pusat.
Ditempat yang sama, H. Nuchbatillah, SH, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra untuk daerah pemilihan Jakarta Pusat, baru-baru ini menghadiri acara silaturahmi bersama Walikota Jakarta Pusat beserta jajaran Kasuban, Kasudin, Camat, dan Lurah se-Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Nuchbatillah menyampaikan apresiasinya atas acara silaturahmi ini, mengusulkan agar pertemuan seperti ini diadakan secara rutin setiap enam bulan untuk memperkuat sinergi antara pemangku wilayah dan anggota DPRD, khususnya dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat.
Nuchbatillah menyoroti beberapa isu penting, seperti masalah perumahan kumuh, kebutuhan fasilitas kesehatan seperti RSUD atau puskesmas di setiap kelurahan, serta langkah-langkah menuju Jakarta sebagai kota global.
Ia menekankan bahwa Jakarta Pusat, sebagai pusat ibu kota yang dekat dengan berbagai fasilitas penting seperti Istana Negara, Monas, DPRD, dan Kantor Gubernur DKI, harus menjadi cerminan yang baik bagi wilayah-wilayah lainnya.
Ia juga mendukung upaya penataan ulang kantor Walikota Jakarta Pusat, yang sudah berdiri sejak tahun 1989 dan kini dinilai memerlukan gedung baru.
“Jika sudah ada kajian terkait perombakan gedung lama ini, mari kita dukung bersama, tentunya demi pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan, Nuchbatillah menyatakan dukungannya untuk penataan wilayah kumuh dan miskin (Kumis) agar semakin tertata dengan baik.
Ia mengingatkan bahwa penataan kantor Walikota tidak boleh berbanding terbalik dengan kondisi wilayah sekitar yang masih kumuh.
“Penataan wilayah kumis harus benar-benar tertata, sehingga ke depannya tidak ada lagi wilayah kumuh dan miskin di Jakarta Pusat,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan