Pantauan di lokasi, Edi Junaedi bersama dua pengurus DPD LIN DKI Jakarta berfoto di depan papan nama Kesbangpol DKI. Seorang pengurus perempuan tampak memegang dokumen pendaftaran yang baru diserahkan ke petugas.

“Ini bentuk komitmen kami agar LIN DKI Jakarta segera punya legalitas resmi. Setelah dilantik, kami langsung urus administrasi ke Kesbangpol supaya bisa bergerak dan bersinergi dengan Pemprov DKI,” ujar Edi Junaedi, Selasa (22/4/2026)

Pendaftaran ke Kesbangpol merupakan syarat administratif wajib bagi ormas dan lembaga. Dengan terdaftarnya kepengurusan baru, DPD LIN DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Edi Junaedi ditargetkan dapat menjalankan fungsi pengawasan, investigasi, serta kontrol sosial secara legal dan profesional.

Kesbangpol DKI Jakarta sendiri berperan memfasilitasi dan mendata keberadaan ormas/lembaga yang aktif di wilayah Ibu Kota.

Dengan legalitas yang segera diproses, LIN DKI Jakarta diharapkan bisa lebih maksimal dalam menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

The post Edi Junaedi Resmi Jadi Ketua DPD LIN DKI Langsung Daftar Legalitas ke Kesbangpol appeared first on Jurnal Media Nusantara .

Di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya konten yang belum terverifikasi, Bimtek ini menegaskan posisi pers sebagai pilar demokrasi yang harus tetap berpijak pada akurasi, independensi, serta etika jurnalistik.

Ketua Pokja PWI Jakarta Pusat Helmi AR menegaskan bahwa tantangan dunia jurnalistik saat ini semakin kompleks. Kecepatan dalam menyampaikan informasi tidak boleh mengorbankan kebenaran dan kualitas pemberitaan. Menurutnya, verifikasi, keberimbangan, dan integritas merupakan fondasi utama yang wajib dijaga oleh setiap wartawan,”ujar Helmi, AR, dalam Jumpa pers, di kantor Pokja PWI, Jakpus, Jln Tanah Abang 1. Rabu, (31/12)

Ia menilai, jika pers kehilangan kepercayaan publik akibat pemberitaan yang tidak akurat dan tendensius, maka yang terancam bukan hanya kredibilitas media, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, Bimtek ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam menjaga marwah profesi wartawan.

Lebih lanjut, Helmi AR menyampaikan bahwa refleksi akhir tahun harus dijadikan ruang evaluasi bersama, baik secara personal maupun kelembagaan, guna memperbaiki kualitas kerja jurnalistik ke depan. Pers memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial, sehingga kritik yang disampaikan harus profesional, berimbang, serta berbasis data dan fakta.

Selain pemaparan materi dan diskusi, kegiatan Bimtek juga dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi internal dan penguatan soliditas anggota Pokja PWI Jakarta Pusat, dalam rangka menyamakan visi pemberitaan yang edukatif, konstruktif, dan bertanggung jawab.

(tim)

The post Sukses Gelar Bimtek di Cisarua, Ketua Pokja PWI Jakpus Tekankan Jurnalisme Berintegritas appeared first on Jurnal Media Nusantara .

Tayangan yang disiarkan pada Senin, 13 Oktober 2025 itu menuai gelombang protes dari masyarakat luas, terutama kalangan pesantren.

“Kalau tidak paham kaitan dengan pondok pesantren tidak usah di bahas- bahas yang ada malah menyesatkan masyarakat luas. Kami menuntut pertanggungjawaban manajemen Trans7 dan keterbukaan penuh atas proses produksi program Xpose Uncensored yang menayangkan konten tentang Pesantren Lirboyo,” tegas Ketua DKW Panji Bangsa DKI Jakarta, Heri Kustanto, SH dalam pernyataan resminya di Jakarta, Rabu (15/10).

Ketua DKW Panji Bangsa DKI Jakarta, Heri Kustanto, SH mendesak pimpinan Trans7 untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada pengasuh Pesantren Lirboyo, KH Anwar Manshur dan masyarakat.

“Permintaan maaf tidak bisa sekadar lewat pernyataan singkat di media sosial,” katanya.

Minta KPI Bertindak Tegas

Ketua DKW Panji Bangsa DKI Jakarta juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menjatuhkan sanksi berat hingga penutupan permanen program Xpose Uncensored.

“Ini bukan sekadar pelanggaran etika jurnalistik. Tayangan itu sudah melukai jutaan hati umat Islam, terutama kalangan santri dan alumni pesantren. KPI harus bertindak tegas, tidak cukup hanya dengan teguran,” ungkap Heri.

Menurutnya, tindakan Trans7 yang menayangkan narasi tendensius tentang pesantren merupakan framing jahat yang dapat mencoreng citra lembaga pendidikan Islam di ruang publik.

Unfollow Trans7

Sebagai bentuk protes moral, DKW Panji Bangsa DKI Jakarta mengajak publik untuk melakukan aksi boikot terhadap Trans7, termasuk menghentikan mengikuti (unfollow) seluruh akun media sosial milik Trans7.

“Kita ajak masyarakat luas untuk tidak menonton, tidak mengonsumsi, dan tidak mendukung media yang merendahkan marwah pesantren dan ulama,” ujar Heri menegaskan.

Heri menilai, langkah tegas ini penting untuk memberi efek jera agar media nasional lebih berhati-hati dalam memproduksi konten yang menyentuh isu keagamaan dan pesantren.

“Pesantren adalah benteng moral bangsa. Merusak citra pesantren sama saja merusak fondasi peradaban Indonesia.” Pungkasnya.

(nv/red)

The post Ketua DKW Panji Bangsa DKI Jakarta Desak Manajemen Trans7 Minta Maaf Langsung Kepada Pengasuh Pesantren Lirboyo, KH Anwar Manshur appeared first on Jurnal Media Nusantara .

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Umum Bhayangkari didampingi Kapolda NTT, Ketua Bhayangkari Daerah NTT, Wakapolda NTT, Wakil Ketua Bhayangkari Daerah NTT, para pejabat utama Polda NTT, Wakil Bupati Ende, Ketua DPRD Ende, Dandim 1602/Ende, Kapolres Ende, Ketua Bhayangkari Cabang Ende, Kajari Ende, dan sejumlah undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak kedatangan Ketua Umum Bhayangkari di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende menggunakan pesawat CN 295 Polri. Rombongan kemudian menuju lokasi acara dan meninjau langsung pelaksanaan bakti kesehatan berupa pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi dan mulut, pemberian kacamata baca gratis, layanan KIA & KB, serta khitanan/bedah minor.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan secara virtual kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Sikka dan Polres Ngada melalui Zoom Meeting. Secara keseluruhan, Bhayangkari menyalurkan 5.000 paket sembako untuk tiga kabupaten, dengan rincian Kabupaten Ende 2.000 paket, Kabupaten Sikka 1.500 paket, dan Kabupaten Ngada 1.500 paket.

Penyerahan bantuan secara simbolis diberikan kepada enam perwakilan penerima, antara lain warga terdampak sosial, anak stunting, pelajar, penyandang disabilitas, serta perwakilan pengurus rumah ibadah. Bantuan yang diberikan mencakup sembako, perlengkapan sekolah, kursi roda, hingga sarana rumah ibadah untuk gereja dan masjid.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Bhayangkari kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

“Melalui program Bhayangkari Peduli, Bhayangkari tidak hanya hadir mendampingi tugas-tugas Polri, tetapi juga terjun langsung membantu masyarakat yang membutuhkan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga keagamaan,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menekankan bahwa aksi sosial ini menjadi wujud nyata sinergi antara Polri, Bhayangkari, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya di NTT. Dengan adanya dukungan seperti ini, diharapkan masyarakat semakin merasakan kehadiran Polri dan Bhayangkari dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial,” tambahnya.

Kegiatan berlangsung aman dan lancar dengan pengamanan terbuka dan tertutup oleh personel Polres Ende serta Brimob Batalyon B Ende yang dipimpin langsung Kapolres Ende AKBP I Gede Ngurah Joni M., S.H., S.I.K., M.H.

The post Ketua Umum Bhayangkari Salurkan 5.000 Paket Bansos, Gelar Bakti Kesehatan dan Religi di Ende, NTT appeared first on Jurnal Media Nusantara .

Dalam keterangannya di Markas PMI Jakarta Utara Plumpang, Koja Jakarta Utara, Rijal menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memelihara stabilitas sosial, terutama di tengah situasi yang rawan akan kerusuhan atau bentrokan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah,” kata Rijal, Minggu, (31/8/2025)

Rijal yang juga tokoh pemuda Jakarta Utara mengingatkan agar warga tetap waspada namun tidak panik, serta mendukung upaya petugas keamanan dalam menjalankan tugasnya.

“PMI Jakarta Utara siap memberikan bantuan medis dan kemanusiaan jika diperlukan, sebagai bagian dari komitmen lembaga dalam mendukung ketertiban dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Pihaknya berharap semua pihak dapat menyelesaikan persoalan secara damai dan konstitusional, tanpa mengganggu ketenteraman warga umum. “Mari kita jaga Jakarta Utara sebagai wilayah yang aman, damai, dan penuh toleransi,” tutupnya.

The post Ketua PMI Jakut Menghimbau Kepada Seluruh Elemen Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban demi Terciptanya Suasana Kondusif appeared first on Jurnal Media Nusantara .

Bangunan ini tercatat menggunakan PBG dengan nomor SK-PBG-317108-11062024-002, yang hanya mengizinkan pembangunan hingga dua lantai. Namun, kenyataannya, fisik bangunan tersebut diduga melampaui batas izin yang diberikan.

Seorang warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya terhadap lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Ia mempertanyakan mengapa bangunan tersebut bisa terus berdiri tanpa ada tindakan tegas.

Ketua Pokja PWI Walikota Jakarta Pusat, Helmi AR, bahkan menduga adanya keterlibatan oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang. “Diduga kuat bangunan ini dibekingi oleh oknum pejabat tertentu, sehingga tidak disentuh oleh petugas Citata. Ada indikasi penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Helmi kepada awak media, Jumat, (6/6/2025).

Helmi juga menyinggung komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam program 100 hari kerjanya yang menekankan pentingnya pelayanan birokrasi yang maksimal dan larangan bagi pejabat memperkaya diri. “Kami mendesak Gubernur DKI untuk segera mengevaluasi pejabat-pejabat yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Jangan sampai komitmen reformasi birokrasi hanya jadi slogan belaka,” tegasnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait di Pemkot Jakarta Pusat maupun Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) atas dugaan pelanggaran ini.

The post Ketua Pokja PWI Jakpus Desak Gubernur Evaluasi Kinerja Pejabat Citata Johar Baru appeared first on Jurnal Media Nusantara .

Dalam pemaparannya, Ubaidillah menekankan bahwa KPI memiliki tugas dan kewenangan pengawasan lembaga penyiaran televisi dan radio berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002. KPI secara aktif memantau seluruh program siaran, termasuk tayangan yang menampilkan institusi kepolisian.

“Kegiatan hari ini adalah bagian dari membangun citra positif Polri di mata publik, khususnya melalui media penyiaran. Program kepolisian yang tayang di TV perlu disajikan secara informatif, edukatif, dan tidak menyimpang dari realitas tugas-tugas kepolisian,” ujar Ubaidillah.

Ia menyoroti beberapa program televisi yang sebelumnya bekerja sama dengan Polri, seperti Program 86 yang dahulu tayang di NET TV namun kini sudah tidak tayang lagi. Selain itu, ada pula program The Police di Trans7 yang masih berjalan hingga kini. Ubaidillah juga mengungkap bahwa program semacam ini menjadi bahan kajian akademik, termasuk penelitian disertasi yang sedang dilakukan oleh seorang perwira Polri.

KPI mencatat sebanyak 51 pengaduan masyarakat terkait tayangan yang menampilkan kepolisian dalam kurun waktu 2019–2024. Pengaduan tersebut antara lain menyangkut arogansi, intimidasi, hingga pelanggaran terhadap norma jurnalistik.

“Kami memiliki 130 tenaga pemantau yang bekerja dalam tiga shift untuk mengawasi siaran TV dan radio selama 24 jam. Tayangan tentang polisi pun menjadi fokus utama kami, baik yang berupa berita, dokumenter, hingga drama dan sinetron,” jelasnya.

Ubaidillah juga menyoroti pentingnya akurasi dalam tampilan atribut dan jabatan polisi di sinetron maupun program drama. Ia menilai kesalahan dalam penggunaan kostum polisi di televisi dapat menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap institusi Polri.

“Kami sering ingatkan rumah produksi agar tidak sembarangan menampilkan tokoh polisi di sinetron. Kesalahan pangkat atau atribut bisa menyesatkan persepsi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa KPI tidak melakukan sensor terhadap tayangan, melainkan melakukan pengawasan pasca-tayang. Sementara itu, lembaga yang berwenang terhadap sensor adalah Lembaga Sensor Film (LSF) melalui STLS atau Surat Tanda Lulus Sensor.

Di akhir penyampaiannya, Ketua KPI Pusat mengajak seluruh jajaran Humas Polri dan insan penyiaran untuk terus bersinergi dalam menyampaikan narasi positif tentang Polri kepada masyarakat.

“Kami terbuka untuk diskusi dan kritik konstruktif demi penyiaran yang lebih sehat dan kredibel. Tugas kami bukan menghakimi, tetapi menjaga agar siaran publik tetap berkualitas dan sesuai norma,” pungkasnya.

Rakernis Humas Polri 2025 ini menjadi momentum sinergi antara institusi kepolisian, lembaga penyiaran, dan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang akurat, edukatif, dan bermartabat.

The post Ketua KPI Pusat: Program Televisi Harus Hadirkan Citra Positif Polri Secara Akurat dan Edukatif appeared first on Jurnal Media Nusantara .

Pada kesempatan yang sama Yenny Amir sebagai ketua umum terpilih mengatakan, akan memberikan terobosan – terobosan untuk kemajuan SJSS. Minggu, (21/05/2023)

“Saya akan memberikan terobosan – terobosan untuk kemajuan SJSS Jabodetabek,” ujar Yenny Amir.

Semoga dibawah kepemimpinan yang baru diharapkan dapat terjalin kerjasama dan kemajuan bagi SJSS itu sendiri.

Merupakan suatu hal yang baru dan terobosan baru seorang bundo kandung memimpin organisasi SJSS selama ini berjalan.

The post Selamat Atas Terpilihnya Yenny Amir Sebagai Ketua Umum Baru SJSS se-Jabodetabek Periode 2023-2028 appeared first on Jurnal Media Nusantara .