Penangkapan dilakukan pada Sabtu, 27 September 2025, sekitar pukul 15.00 WIB di rumah tersangka yang berlokasi di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abast, menjelaskan bahwa proses penangkapan dan penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur hukum dengan melibatkan aparat lingkungan setempat.

“Saat dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan, tersangka MF alias P berada sendirian di rumah. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan ketua RT dan RW setempat serta memberitahukan kepada keluarga melalui video call yang disertai bukti tangkapan layar,” jelas Kombes Pol Jules Abast, Senin (29/9).

Setelah ditangkap, MF alias P langsung dibawa ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia juga telah mendapatkan pendampingan hukum dari YLBHI Surabaya, serta didampingi adik kandungnya saat tiba di Polda Jatim.

Sebelum dilakukan penangkapan, penyidik Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan gelar perkara dan menetapkan MF alias P sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan karena adanya bukti kuat keterlibatan tersangka dalam tindak pidana penghasutan yang mengarah pada kekerasan dan pembakaran fasilitas publik.

“Tersangka MF alias P berperan aktif berkomunikasi dengan tersangka SA untuk melakukan penghasutan terhadap masyarakat agar melakukan perbuatan melawan hukum, seperti penyerangan dan pembakaran sejumlah fasilitas di Kediri,” ujar Kombes Pol Jules Abast.

Peran MF alias P diduga terkait langsung dengan peristiwa unjuk rasa anarkis pada 30 Agustus 2025 di Kediri, termasuk pembakaran Kantor Polres Kediri Kota, penyerangan Kantor DPRD Kota Kediri, serta pelemparan molotov ke pos polisi dan fasilitas publik lainnya.

Atas perbuatannya, MF alias P dijerat dengan Pasal 160 KUHP junto Pasal 187 KUHP, junto Pasal 170 KUHP, junto Pasal 55 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang serta pembakaran.

Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa handphone, MacBook, tablet Huawei, lima kartu ATM, satu buku tabungan BCA, serta beberapa buku bacaan milik tersangka.

“Barang bukti utama berupa perangkat elektronik dan dokumen keuangan sudah diamankan. Sementara buku-buku yang tidak berkaitan langsung dengan perkara akan dikembalikan kepada tersangka atau keluarga,” terang Kombes Pol Jules Abast.

Penyidik Polda Jawa Timur saat ini masih mendalami kemungkinan adanya afiliasi kelompok lain atau pihak penyandang dana yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut.

“Kami terus mendalami jaringan tersangka, termasuk hubungan dan komunikasi dengan SA serta potensi dukungan dari pihak lain. Hasil pendalaman akan kami sampaikan lebih lanjut,” tutup Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abast.

The post Polda Jatim Tangkap MF alias P Terkait Unras Anarkis di Kediri appeared first on Jurnal Media Nusantara .

“Baru saja saya tadi mengecek langsung kegiatan pendistribusian beras SPHP yang dilaksankan Polda Banten,” kata Sigit di Polda Banten, Selasa, (12/8/2025).

Selain mengecek, Sigit juga melakukan interaksi langsung dengan masyarakat. Ia menyebut, jumlah beras SPHP yang disalurkan pada hari ini mencapai 27 ton.

“Saya interaksi langsung dengan masyarakat dan tadi kita dapatkan laporan juga sampai dengan hari ini kurang lebih hampir 27 ton beras yang terdistrubusikan ke masyarakat dan tadi saya lihat selain paket beras dilengkapi juga dengan paket minyak dari Minyakita dan juga gula dimana semua dijual dengan harga rata-rata di bawah HET,” ujar Sigit.

Sigit berharap, kegiatan GPM ini dapat terus dimaksimalkan oleh seluruh jajarannya di Indonesia. Sejauh ini, untuk Polri sendiri sudah mendistribusikan beras SPHP sekira 2.225 ton.

“Dan besok kita akan melaksanakan kegiatan serentak mulai dari tingkat polsek kecamatan, tingkat polres, tingkat polda untuk bisa maksimalkan distribusi beras SPHP. Sehingga harga beras yang ditentikan sesuai standar pemerintah baik medium maupun premium agar betul-betul bisa diterima masyarakat sesuai HET maksimal dan tentunya harapan kita bisa di bawah het ini tentujya untuk mengimbangi terkait dengan dinamika yang ada,” ucap Sigit.

Dalam hal ini, kata Sigit, beras yang bakal disalurkan lagi kurang lebih masih ada 1,3 juta ton. Sebab itu, Ia berharap Polri dapat membantu program pemerintah untuk mendistribusikan beras SPHP sampai dengan akhir tahun nanti.

“Polri akan terus bersinergi dengan pemda dengan bulog, ulama untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dan program pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” tutup Sigit.

The post Kapolri Tinjau GPM Polda Banten, Telah Distribusikan 27 Ton Beras SPHP ke Masyarakat appeared first on Jurnal Media Nusantara .

Dalam kesempatan tersebut, Dir PPA & PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah menyampaikan Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Polri telah menangani 189 kasus TPPO dengan 546 korban-sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak (perempuan dewasa sebanyak 260 orang, anak perempuan sebanyak 45 orang, laki-laki dewasa sebanyak 228 orang dan anak laki-laki sebanyak 23 orang). Modus operandi berdasarkan Laporan Polisi (LP) Pengiriman PMI Nonprosedural sebanyak 117 LP, Eksploitasi Seksual Komersial sebanyak 48 LP dan Eksploitasi terhadap Anak sebanyak 24 LP. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan ini nyata, masif, dan terus mengincar kelompok paling rentan di negeri ini.”

“Hari ini kami tegaskan, tidak ada toleransi bagi pelaku perdagangan orang. Siapapun yang terlibat—baik calo, orang tua, bahkan oknum pejabat—akan ditindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku,” ujar Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah di hadapan media dan stakeholder terkait.

Kasus-kasus yang diungkap didominasi oleh modus pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural. Para korban umumnya berasal dari Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, dan Sumatera Utara, dengan negara tujuan seperti Malaysia, Myanmar, Thailand, Suriah, Dubai, dan Korea Selatan. Korban banyak dipekerjakan di sektor informal, perkebunan, hingga menjadi operator scam online.

“Kami ingin masyarakat lebih waspada. Jangan mudah percaya pada iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar. Cek legalitas perusahaan penempatan, pastikan ada kontrak kerja yang jelas, agar hak-hak sebagai pekerja migran bisa terlindungi,” imbau Nurul Azizah.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Deputi II/Pollugri Kemenko Polkam sekaligus Ketua II Desk P2MI, Dubes Mohammad K. Koba, yang menegaskan bahwa negara hadir nyata melalui sinergi lintas sektor, bukan hanya di atas kertas.

Sementara itu, Dirkrimum Polda Sumut, KBP Ricko Taruna Mauruh, menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus TPPO, termasuk lima kasus PMI non-prosedural. Dari kasus tersebut, berhasil diselamatkan 70 korban, terdiri atas 42 laki-laki, 26 perempuan, dan 2 anak perempuan.

Di sisi lain, Dirresnarkoba Polda Sumut, KBP Dr. Jean Calvin Simanjuntak, mengungkap pengungkapan kasus penyelundupan narkoba seberat 7,5 kg yang melibatkan seorang PMI dan dua kurir. Barang haram tersebut diselundupkan dari Malaysia melalui jalur laut ke Pelabuhan Asahan dengan iming-iming upah sebesar Rp40 juta.

“Kami berhasil menyelamatkan sekitar 35.000 jiwa dari ancaman narkoba ini. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Kriminal Umum dan Narkoba,” ungkap Jean Calvin.

Konferensi pers ini menjadi bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung program nasional Asta Cita Presiden RI melalui Desk P2MI untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran dan pemberantasan perdagangan orang.

“Apa yang kami sampaikan hari ini bukan hanya data, tapi bentuk komitmen negara untuk hadir, bekerja, dan melindungi,” tutup Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah.

The post 130 Kasus TPPO Terungkap, Bareskrim Polri Tegaskan Komitmen Lindungi PMI Lewat Konferensi Pers di Polda Sumut appeared first on Jurnal Media Nusantara .

Operasi ini menyasar berbagai bentuk penyakit masyarakat (pekat), seperti premanisme, perjudian, prostitusi, peredaran miras ilegal, narkoba, serta kejahatan jalanan.

Dari hasil rekapitulasi yang dihimpun Posko Operasi Pekat Krakatau 2025, tercatat sebanyak 224 target operasi (TO) dan non TO telah ditindak oleh Polda Lampung dan 15 Polres/Polresta jajaran.

Dari jumlah tersebut, 81 pengungkapan masuk dalam kategori TO dan 85 pengungkapan non TO, sehingga total pengungkapan mencapai 166 kasus. Selain itu, dari sisi tempat kejadian perkara, berhasil diungkap 84 TO dan 74 non TO.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menyampaikan apresiasinya atas kerja keras jajaran kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat.

Ia mengatakan bahwa Operasi Pekat ini merupakan langkah strategis untuk menekan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman menjelang Hari Raya Iduladha dan agenda nasional lainnya.

“Target kami sekitar 200 kasus, dan hingga minggu pertama ini sudah berhasil kami ungkap lebih dari 100 kasus. Ini menunjukkan komitmen Polda Lampung dan seluruh jajaran dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Helmy Santika, Jumat (9/5/2025).

Ia menambahkan bahwa operasi serupa akan terus digelar secara berkala, khususnya menjelang momen-momen strategis nasional seperti pemilu, hari besar keagamaan, dan libur panjang.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Lampung merasa aman dan terhindar dari gangguan kriminalitas. Oleh karena itu, kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif,” lanjutnya.

Beberapa Polres yang menonjol dalam capaian ungkap kasus antara lain Polres Tulang Bawang dengan persentase keberhasilan 93,8 persen, serta Polres Pesisir Barat yang mencapai 100 persen pengungkapan untuk seluruh target.

Sementara itu, Polda Lampung (Ditreskrimum) mengungkap 2 dari 16 TO (12,5%) dan 2 non TO.

Dengan hasil ini, Polri berharap angka kriminalitas dan penyakit masyarakat dapat terus ditekan dan masyarakat semakin percaya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian.

The post Operasi Pekat Krakatau 2025: Target 200 Kasus, Polda Lampung dan Jajaran Berhasil Ungkap Lebih dari 100 Kasus appeared first on Jurnal Media Nusantara .