Jurnalmedianusantara.com, Jakarta –Pemindahan atau mutasi Pendeta MP Tampubolon ke Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jetun Silangit, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, menuai sorotan dan pertanyaan dari sejumlah jemaat serta pendukungnya.

Keputusan pemindahan Pendeta dari HKBP Distrik 21 Banten ke HKBP Jetun memunculkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan, mekanisme, hingga alasan organisatoris di baliknya.

Sejumlah pendukung bahkan mengkhawatirkan adanya upaya marginalisasi terhadap pendeta yang dikenal vokal menyuarakan transparansi dan pembenahan tata kelola gereja.

Meski demikian, dugaan tersebut perlu diklarifikasi oleh pihak terkait agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi yang berpotensi memicu persoalan lebih luas di tengah jemaat.

Sebelum ke Distrik 21 Banten, Pendeta MP Tampubolon bertugas di HKBP Balaraja selama 5 (lima) bulan, Februari – Juli 2026. Hingga akhirnya dipindahkan ke HKBP ke HKBP Jetun Silangit 2026

“Jika pemindahan itu merupakan kebijakan biasa, pimpinan HKBP seharusnya tidak keberatan memberikan penjelasan secara transparan,” ujar seorang jemaat yang enggan disebutkan namanya di Balaraja, Tangerang, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, persoalan akan menjadi serius apabila pemindahan tugas tersebut berkaitan dengan perbedaan pandangan atau sikap kritis terhadap tata kelola organisasi gereja.

“Jangan sampai pemindahan tugas menjadi instrumen untuk melemahkan reputasi, membatasi ruang pelayanan, atau membangun stigma negatif terhadap seorang pendeta,” tegasnya.

Bagi para pendukungnya, Pendeta MP Tampubolon dinilai memiliki integritas dan keberanian dalam menyuarakan pentingnya penataan pelayanan serta tata kelola HKBP yang transparan dan akuntabel.

Mereka berharap perbedaan pandangan di lingkungan organisasi gereja tidak berujung pada tindakan yang berpotensi merugikan martabat maupun nama baik seorang pelayan gereja.

Apabila terdapat persoalan terhadap Pendeta MP Tampubolon, penyelesaiannya diharapkan dilakukan melalui mekanisme organisasi yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui pembentukan opini yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

Sejumlah jemaat dan pendukung pun mendesak pimpinan HKBP memberikan penjelasan secara terbuka mengenai keputusan pemindahan tersebut, termasuk dasar pertimbangan dan prosedur yang telah ditempuh.

Keterbukaan dinilai penting, bukan semata-mata untuk menjawab polemik, tetapi juga menjaga kepercayaan jemaat terhadap kepemimpinan dan masa depan pelayanan HKBP.

Pemimpin yang kuat, menurut mereka, bukanlah pemimpin yang menutup diri terhadap kritik, melainkan yang mampu menerima masukan dan memberikan penjelasan berdasarkan fakta serta ketentuan organisasi.

Di sisi lain, setiap pendeta yang menyampaikan kritik juga dituntut bertanggung jawab atas pernyataannya.

Dengan demikian, perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara konstruktif, bermartabat, serta tetap berpedoman pada aturan gereja.